Palu - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir mengaku dilema dalam menjalankan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini disebabkan, masih lemahnya sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar.
“Provinsi Sulawesi Tengah
memiliki dilema tersendiri dalam pembangunannya. Satu sisi memiliki potensi
ekonomi yang besar, potensi Tambang sulawesi tengah sangat besar, tetapi
DBH yang diterima belum mencerminkan potensinya. Pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai 15,21
persen atau lebih tinggi dari nasional, tetapi angka kemiskinan dan
penganggurannya juga tinggi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari
Pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah dalam
mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya,” ungkap Ma’mun saat menerima
kunjungan kerja Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, Muhidin M. Said bersama
Direkturot Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Departemen Keuangan RI, Astera
Bhakti Primanto, bertempat di Aula Pogombo, Senin 6 Desember 2021.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke
Sulawesi Tengah memiliki nilai strategis bagi proses pembangunan di Sulawesi
Tengah, terutama dalam pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dalam
pertemuan yang dihadiri seluruh Bupati dan Walikota se Sulawesi Tengah
tersebut, memberikan banyak masukan untuk memperbaiki pengelolaan TKDD
kedepannya. Terutama dalam memperbaiki juklak dan juknis DAK yang sering
terlambat diterima oleh daerah.
“Dihapusnya DID tahun 2022 juga
sangat berpengaruh bagi pemerintah provinsi dan daerah. Selain itu,
permasalahan yang juga dihadapi oleh Pemerintah Provinsi adalah penerimaan P3K
yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 4.000 formasi, sementara
disisi lain anggarannya tidak ditambah oleh Pemerintah pusat,”ungkap Ma’mun. (Bal)
Posting Komentar